Saya belum melihat aksi penolakan yang begitu serius, dari berbagai pihak, selain dari PBNU dan PKB. Bahkan di banyak stasiun televisi swasta nasional, melalui berita, talk show dan acara lain, penolakan terhadap FDS belum menjadi isu nasional. Ia hanya masih menjadi isu internal PBNU dan PKB yang dilempar ke publik. Saya bahkan belum menemukan para pakar pendidikan yang juga melalukan hal yang sama sebagaimana penolakan massif PBNU dan PKB.
Hal itu semua bisa jadi karena saya jarang menonton televisi atau memang karena kelengahan saya atas banyaknya berita yang menjadi isu nasional. Sebab berita yang santer diberitakan hampir semua televisi nasional masih seputar liputan ibadah haji, kelangkaan garam, insiden pembakaran orang yang diduga mencuri barang di mushalla, kasus Novel Baswedan dan isu-isu politik nasional yang lain. Selain penolakan FDS, Liga Santri Nasional (LSN) saja belum memantik minat perhatian televisi swasta nasional.
Tetapi baiklah, saya berada dalam posisi di pihak yang masih meyakini adanya spirit bagus dalam kebijakan FDS. Tentu dengan beberapa syarat yang pernah saya tuangkan dalam dua catatan terakhir saya tentang hal ini "Mendikbud versus PKB: Mengurai Benang Kusut Full Day School" dan "Menakar Kemaslahatan Full Day School." Bagi yang belum membaca dua tulisan saya silakan lihat di facebook saya. Dan anggaplah ini tulisan berikutnya untuk menegaskan sekaligus menjawab sejumlah kekhawatiran yang selama ini mengemuka.
Pertama, penolakan terhadap kebijakan FDS adalah karena dianggap menggeser keberadaan Madrasah Diniyah. Kekhawatiran terhadap MD juga beragam karena MD pun ada dalam beberapa kategori. MD kategori DTA (jenjang kelas 3, 4, 5, 6,SD) dan MD setara Tsanawiyah dan Aliyah yang waktunya dilaksanakan siang hari. MDTA basis keberadaannya di desa-desa, sementara MD setara Tsanawiyah-Aliyah basisnya di mayoritas pesantren NU Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Kedua, siswa yang kelelahan karena kuantitas jam pelajaran yang bertambah, ketidakjelasan karakter seperti apa yang dibidik Permendikbud, FDS dan pesantren sepenuhnya beda sistem, menurunnya kualitas santri dalam membaca kitab kuning dan hafalan, termasuk meme yang beredar di media sosial: sekolah terus, ngajine kapan? Dan ketiga, kesimpangsiuran tentang kebijakan FDS yang oleh Mendikbud disebut sebagai kebijakan yang fleksibel, ini dianggap ingin mengelabui pesantren dan kekhawatiran ketika kebijakan FDS digulirkan secara nasional, PBNU dan PKB khawatir ini dijadikan alat untuk menyeragamkan pendidikan yang sifatnya wajib.
Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Mendikbud dan Menag sedang terus menggodok Permendikbud. Menag bisa menjadi representasi dari pihak PBNU dan pesantren, hampir tidak mencium adanya kekhawatiran sebagaimana dikhawatirkan PBNU dan PKB. Baru-baru ini juga viral catatan yang ditulis Pak Choirul Anam di situs duta.co: http://duta.co/nu-kok-berubah-jadi-fpi-eh-fpm/.
Rasa-rasanya semua kekhawatiran PBNU dan PKB tuntas terjawab oleh catatan Pak Choirul Anam. Dan itu artinya dugaan selama ini berkenaan dengan politisasi PBNU oleh PKB semakin mendekati kebenaran. Terutama pasca Muktamar ke 33 Jombang, di mana Pak Helmi Faishal Zaini yang sampai hari ini polikus PKB dipilih Kang Said menjadi Sekjend PBNU.
Saya juga ingin mematahkan bahwa kebijakan Mendikbud tentang FDS ini merupakan pengkhianatan Presiden Jokowi terhadap PBNU dan pesantren. Dengan alibi bahwa PBNU adalah mitra utama pemerintah dalam menangkal kelompok radikal tetapi di saat bersamaan pemerintah malah menghantam PBNU dan pesantren melalui kebijakan FDS. Sampai kemudian pada kesimpulan PBNU dan PKB akan menarik dukungan dalam bentuk apapun kepada Jokowi di Pilpres 2019. Saya kira terlalu berlebihan. Wallaahu a'lam.
Penulis:
Pesantren Bersama Al-Insaaniyyah, 12 Agustus 2017, 07.10 WIB.
0 Response to "Menjawab Penolakan terhadap Full Day School"
Posting Komentar